Author: ridwan

KONTAN.CO.ID – JAKARTA. PT Mitra Investindo Tbk (MITI) melanjutkan tren kinerja positif pada semester I 2023. Merujuk laporan keuangan MITI, pada paruh pertama tahun ini, MITI membukukan pendapatan sebesar Rp 166,98 miliar. Angka ini terkerek 184,91% year on year (yoy) dari pendapatan semester I 2022 sebesar Rp 58,60 miliar. Direktur Keuangan MITI Ignatius Edy Suhardaya menjelaskan,peningkatan

Bandung (ANTARA) – Kementerian Perindustrian menyatakan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) saat ini masih menjadi salah satu sektor manufaktur yang menunjang perekonomian Indonesia dan investasi di sektor ini pada kuartal I 2023 meningkat dibandingkan kuartal IV 2022. Kepala Pusat Pengembangan Pendidikan Vokasi Industri Kementerian Perindustrian Emmy Suryandari, Minggu, mengatakan, peningkatan investasi di sektor TPT

Bupati Lebak, Iti Octavia Jayabayaberkeyakinan dan optimis keberadaan jalan tol Serang – Panimbang dapat mempercepat tumbuhnya kawasan industri di wilayah Banten sebelah selatan. “Kami optimistis kawasan industri nantinya bisa menyerap ribuan tenaga kerja lokal,” kata Iti Octavia di Lebak, Banten, Minggu (30/7/2023). Pembangunan Jalan Tol Serang – Panimbang untuk tahap I Rangkasbitung-Serangsepanjang 26,5 kilometer sudah beroperasi tahun 2021

Oleh: Hadi KuncoroGroup CEO at PowerCommerce.Asia – The Power Group Indonesia Pada paruh pertama tahun 2021, tepatnya bulan Mei, lahirlah perusahaan GoTo yang merupakan gabungan dari dua raksasa digital start-up Indonesia dengan level Unicorn (Tokopedia) dan Decacorn (Gojek, termasuk Gopay). Berdasarkan pernyataan misi teknologi yang dikeluarkan oleh eksekutif GoTo pada saat merger, aksi korporasi adalah setiap

Oleh: Dr. Dhanang Widijawan, S.H., M.H.Senior Consultant | Supply Chain Indonesia Teknologi blockchain diatur dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika (PM Kominfo) No. 3 Tahun 2021 tentang Standar Kegiatan Usaha dan Standar Produk Pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Pos, Telekomunikasi, dan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lampiran I Angka 3 no. 2 huruf a).

Oleh: Ahmad SugionoSenior Consultant | Supply Chain Indonesia Pelaku usaha kepabeanan khususnya para ahli kepabeanan beberapa hari terakhir dibuat heboh dan terkejut oleh berita terkait Kebijakan Kepabeanan. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan melalui Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) meminta masukan dari publik atas Rancangan Peraturan Menteri Keuangan (RPMK) tentang Konsultan Kepabeanan. Merujuk pada draf

Oleh: Putu Franciska Fajarini, S.Log., M.S.M.Junior ConsultantSupply Chain Indonesia Sekilas tentang BlockchainBlockchain merupakan blok informasi digital sederhana yang transparan, memiliki tingkat keamanan yang tinggi serta dapat dibagikan atau disebarluaskan, tetapi tidak dapat diubah. Informasi digital yang transparan bermakna bahwa data yang dieksploitasi dapat dilacak dan diidentifikasi. Secara umum, teknologi blockchain didasarkan pada metode buku besar

Oleh: Arkan Muhammad FaizulhaqJunior ConsultantSupply Chain Indonesia Prosedur merupakan langkah-langkah sistematis atau aturan yang harus diikuti dalam melakukan suatu tindakan atau pekerjaan tertentu dan dibuat untuk menjamin penanganan secara seragam (Syafriansyah, 2015). Prosedur dapat digunakan dalam berbagai konteks, seperti dalam organisasi, bisnis, pemerintahan, atau dalam penggunaan teknologi. Tujuan dari prosedur adalah untuk mencapai tujuan yang

Oleh: Aldo Rico Geraldi, S.H., M.H.Business & Corporate LegalPT Infokom Elektrindo (MNC Group) Pergerakan informasi komersial dan informasi terkait lainnya telah menjadi bagian penting dari infrastruktur perdagangan internasional. Bisnis di seluruh dunia mentransmisikan dan bertukar informasi komersial, perangkat lunak, dan layanan secara elektronik. Hal tersebut dikarenakan adanya efisiensi substansial yang dapat diperoleh dari transisi pertukaran

Liputan6.com, Jakarta Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati telah merilis aturan turunan dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE). Aturan turunannya yakni Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 73/2023 tentang Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif atas Pelanggaran Ketentuan DHE dari Kegiatan Pengusahaan, Pengelolaan, dan/atau Pengolahan Sumber Daya Alam. Dikutip Liputan6.com, Jumat (28/7/2023), dalam aturan turunan