Resmi sudah Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran menjadi usul inisiatif DPR setelah disahkan dalam rapat paripurna. Keberadaan RUU Pelayaran setidaknya menjadi harapan agar aturan baru itu nantinya dapat mendorong transformasi bagi sistem logistik nasional. Dengan demikian dapat berdampak positif bagi pelaku usaha logistik.
Demikian disampaikan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR, Amin AK di Komplek Gedung Parlemen, Selasa (21/5/2024). “Revisi UU Pelayaran memiliki dampak positif terhadap pelaku usaha logistik,” ujarnya.
Baginya transformasi sistem logistik nasional menjadi kunci penting bagi keberhasilan transformasi ekonomi nasional, mengingat Indonesia merupakan negara kepulauan. Sebagai negara kepulauan menjadi krusial bagi Indonesia dalam meningkatkan efisiensi logistik maritim serta memacu potensi kelautan sebagai dasar pembangunan di masa mendatang.
Nah, penguatan sistem logistik nasional termasuk efisiensi di dalamnya, mendesak dilakukan di tengah persaingan sektor logistik antar negara yang semakin ketat. Merujuk data Bappenas, rasio biaya logistik nasional terhadap PDB masih di angka 14,3 persen. Sementara pemerintah menargetkan biaya logistik turun hingga 8 persen terhadap PDB pada 2045. Penghitungan komponen biaya logistik tersebut diperoleh dari biaya transportasi, biaya pergudangan, biaya inventory, serta biaya administrasi.
Politisi Partai Keadilan Sejahtera itu menegaskan RUU Pelayaran mesti mampu mendorong perbaikan kinerja di setiap daerah, sehingga berdampak pada peningkatan kualitas layanan logistik secara nasional. Selain menekan biaya logistik, juga untuk meningkatkan daya saing dalam penyelenggaraan pelayaran Indonesia agar lebih efisien dan efektif.
Sumber dan berita selengkapnya:
https://www.hukumonline.com/berita/a/ruu-pelayaran-harus-berdampak-positif-bagi-pelaku-usaha-logistik-lt664c7aae42d87/
Salam,
Divisi Informasi