TPS Resmikan Pemeriksaan Fumigasi dan Kulit Mentah Garaman untuk Tingkatkan Efisiensi Biaya Logistik – Supply Chain Indonesia × TOP
UMKM Naik Kelas dan Rantai Pasok Industri – Supply Chain Indonesia
Selama ini, tantangan klasik pelaku UMKM untuk naik kelas salah satunya adalah minimnya kemampuan UMKM untuk ikut terlibat dalam rantai pasok industri. Sehingga, yang dihasilkan adalah UMKM dengan skala bisnis yang stagnan serta terjebak dalam siklus bisnis yang monoton. Karena hal tersebut, target pasar UMKM pun sempit, kemampuan dalam men-generate keuntungan terbatas, akses modal tidak berkembang, pengembangan
Angkutan Barang Lewat Tol Dibatasi 5-16 April – Supply Chain Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia – Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (BKS) menegaskan pihaknya bersama dengan Kementerian PUPR dan Korps Lalu Lintas Polri telah merilis Surat Keputusan Bersama (SKB) soal pengaturan lalu lintas mudik. Budi Karya menegaskan Surat Keputusan Bersama (SKB) tentang Pengaturan Lalu Lintas Jalan serta Penyeberangan Selama Masa Arus Mudik dan Arus Balik Angkutan Lebaran Tahun
Optimasi Biaya Persediaan dalam Industri Manufaktur – Supply Chain Indonesia
Oleh: Ian GibranataSenior Consultant | Supply Chain Indonesia Dalam industri manufaktur, persediaan merupakan komponen dalam supply chain perusahaan yang mengeluarkan biaya terbesar. Umumnya ada tujuh klasifikasi biaya yang berkaitan dengan persediaan, yaitu biaya pembelian komponen, biaya setup produksi, biaya administrasi pengadaan komponen, biaya penyimpanan persediaan, biaya stockout, biaya kualitas, dan shrinkage. Biaya pembelian komponen merupakan
Kemenkeu Revisi Aturan Guna Perkuat Kerja Sama Perdagangan Indonesia-Korea Selatan – Supply Chain Indonesia
KONTAN.CO.ID-JAKARTA. Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) 11 tahun 2024 yang mulai berlaku sejak 29 Februari 2024. Aturan ini merupakan perubahan dari PMK Nomor 219/PMK.04/2022, yang mengatur pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sesuai Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Korea (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA). Kepala Subdirektorat
Jembatan Timbang di Kuaro Mulai Beroperasi Usai Idulfitri, Pelanggaran Bakal Didenda Rp5 Juta – Supply Chain Indonesia
TANA PASER – Jembatan timbang kendaraan bermuatan barang di Desa Rangan Kecamatan Kuaro, Kabupaten Paser bakal difungsikan setelah Idulfitri 2024 ini. “Perkiraan jembatan timbang baru akan difungsikan setelah Idulfitri,” kata Kepala Dinas Perhubungan Paser, Inayatullah, Kamis (14/3/2023). Nantinya seluruh kendaraan angkutan barang yang melintasi jalan negara Kaltim-Kalsel wajib masuk dan melakukan uji timbang. Inayatullah menerangkan apabila
Jelang Lebaran Impor Barang Konsumsi Melonjak – Supply Chain Indonesia
Jakarta, CNBC Indonesia – Impor barang-barang konsumsi melonjak menjelang masa Ramadan dan Idul Fitri 2024. Kenaikannya terjadi baik secara bulanan atau month to month (mtm) maupun tahunan atau year on year (yoy). Plt. Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, nilai impor barang konsumsi per Februari 2024 sebesar US$ 1,86 miliar atau naik 5,11%
Dampak Baik bagi Perdagangan Indonesia-Korsel – Supply Chain Indonesia
KOMPAScom – Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengeluarkan peraturan pengenaan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan Perjanjian Kemitraan Ekonomi Komprehensif antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Korea Selatan (Indonesia-Korea Comprehensive Economic Partnership Agreement/IK-CEPA). Peraturan ini adalah Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 11 Tahun 2024 yang merupakan perubahan dari PMK Nomor 29/PMK.04/2022 dan berlaku sejak 29 Februari
Regulasi Banyak Diambil Alih Pusat, Pemprov NTB Dorong Proporsionalitas DBH Kelautan Perikanan – Supply Chain Indonesia
LombokPost-Pemerintah pusat menunda pelaksanaan kebijakan penangkapan ikan terukur (PIT) berbasis kuota pada tahun ini. ”Kementerian saat ini sedang melakukan relaksasi. Kebijakan ini dijadwalkan berlaku 2025 mendatang,” kata Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) NTB Muslim. Untuk kebijakan PIT, Pemprov NTB ada di posisi mendukung pelaksanaannya. Kendati demikian, selama tahapan relaksasi ini, pemerintah pusat diminta melakukan akselerasi output pembangunan kelautan
Kadin Indonesia Dorong Digitalisasi UMKM Yogyakarta Agar Berdaya Saing Global – Supply Chain Indonesia
YOGYAKARTA, suaramerdeka-jakarta.com – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia bersama Kadin Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Koperasi Provinsi DIY, dan Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI) menggelar kegiatan ‘UMKM Go Digital’ di Jogja Expo Center, DIY. Kegiatan ini bertujuan mengakselerasi digitalisasi UMKM Indonesia agar bisa naik kelas dan berdaya saing global sebagai salah satu strategi dari